PT PLN (Persero) membutuhkan dukungan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan transmisi hijau sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms). Proyek ambisius ini membutuhkan investasi senilai Rp 434 triliun atau setara USD 24 miliar. Angka tersebut tercantum dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa investasi pembangunan transmisi ini memiliki *cost of fund* yang jauh lebih tinggi daripada *rate of return*-nya. Ia mengungkapkan, dengan investasi Rp 434 triliun, *rate of return* hanya diperkirakan sekitar 2-4 persen, sementara *cost of fund* saat ini rata-rata mencapai 8 persen. Karena keterbatasan kemampuan finansial perusahaan, PLN pun meminta dukungan pemerintah.
"Financial strength dari PLN juga perlu mendapatkan dukungan dari negara dalam hal ini. Tantangannya ada, tetapi kami juga punya keyakinan bahwa ini diperlukan suatu *shift of policy*, pergeseran dari kebijakan," jelas Darmawan.
Lebih luas lagi, PLN membutuhkan total investasi sekitar USD 162 miliar atau sekitar Rp 2.722 triliun untuk transisi energi secara keseluruhan. Angka ini meliputi proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan jaringan transmisi hijau. Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar, menyatakan bahwa transisi energi merupakan peluang bisnis besar dalam 10 tahun mendatang, namun membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak. Dari total investasi tersebut, sekitar USD 59 miliar atau hampir Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk proyek pembangkit EBT, seperti PLTA dan PLTP. Pembangunan *green-enabling supergrid* atau jaringan transmisi hijau menjadi krusial untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan energi, terutama mengingat lokasi sumber energi terbarukan yang seringkali jauh dari pusat konsumsi di Pulau Jawa.
0 Komentar