Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti fenomena pengibaran bendera *One Piece* sebagai bentuk kritik baru dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini muncul dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, yang digelar bersamaan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Puan menilai simbol-simbol seperti ini mencerminkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui bahasa kontemporer.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi fenomena tersebut dengan menyebutnya sebagai bentuk penyampaian aspirasi untuk perbaikan ke depan. "Itu kan penyampaian aspirasi yang ada ke DPR. Keresahan masyarakat diterima untuk dilanjutkan kepada pemerintah," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menekankan pentingnya respons pemerintah terhadap keluhan yang muncul dari berbagai ekspresi kreatif masyarakat.
Puan dalam pidatonya juga menguraikan berbagai bentuk kritik lainnya, mulai dari kalimat ironis seperti "Indonesia Gelap" hingga metafora politik seperti "negara Konoha". Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini menggunakan cara-cara inovatif untuk menyuarakan ketidakpuasan. "Di balik setiap kata atau simbol, ada pesan yang perlu didengar oleh pemegang kekuasaan," tegasnya.
Sebelumnya, Dasco sempat mengklarifikasi pernyataannya tentang bendera *One Piece*, menegaskan bahwa pengibarannya bukanlah upaya memecah belah bangsa. Ia menilai hal tersebut sebagai ekspresi yang sah selama bermaksud menyampaikan aspirasi positif.
Fenomena ini semakin menegaskan dinamika baru dalam ruang publik, di mana kritik sosial tidak hanya disampaikan melalui cara-cara konvensional, tetapi juga lewat simbol pop culture yang dekat dengan generasi muda.
0 Komentar