Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang signifikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran yang mencapai Rp 274,7 triliun ini menunjukkan kenaikan substansial dari tahun sebelumnya, di tengah isu tidak naiknya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan anggaran tersebut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada Kamis (21/8). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran kesejahteraan guru yang disebutkan dalam konferensi pers Nota Keuangan 2026 sebelumnya, yang hanya mencapai Rp 178,7 triliun. Artinya, alokasi untuk kesejahteraan tenaga pendidik mengalami peningkatan hampir Rp 100 triliun.
Kenaikan anggaran ini tidak hanya menyasar guru PNS. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS. Sebesar Rp 19,2 triliun dialokasikan untuk tunjangan profesi guru non-PNS, yang menjangkau 754.747 guru. Sementara itu, dosen non-PNS juga mendapatkan perhatian dengan alokasi Rp 3,2 triliun untuk tunjangan profesi dosen bagi 80.325 dosen.
Selain untuk kesejahteraan guru dan dosen, anggaran pendidikan juga mencakup berbagai program lain. Beasiswa Indonesia Pintar mendapatkan alokasi Rp 15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa dari SD hingga SMA. Program LPDP mendapatkan Rp 25 triliun, dan beasiswa untuk mahasiswa mencapai Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapatkan anggaran yang besar, yaitu Rp 223 triliun, yang akan menjangkau 82,9 juta peserta didik.
Secara keseluruhan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 757,8 triliun, meningkat 9,8 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp 690 triliun. Dari jumlah tersebut, siswa dan mahasiswa akan menerima manfaat sebesar Rp 301,2 triliun melalui berbagai program seperti beasiswa, dana abadi pendidikan, dan bantuan langsung.
0 Komentar