Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini disampaikan karena pagu anggaran yang diterima saat ini, sebesar Rp 6,85 triliun, dinilai belum cukup untuk membiayai seluruh program statistik penting, termasuk Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pagu indikatif awal untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp 3,69 triliun. Anggaran tersebut, menurutnya, hanya cukup untuk menutupi biaya gaji dan operasional dasar BPS di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, BPS sebelumnya telah mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 4,91 triliun. Pemerintah kemudian menyetujui tambahan sebesar Rp 3,15 triliun, sehingga total pagu anggaran BPS menjadi Rp 6,85 triliun. Dana ini dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen (Rp 3,71 triliun) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 3,13 triliun.
Namun, anggaran tersebut masih belum mencukupi. Beberapa program strategis, seperti sebagian komponen Sensus Ekonomi 2026, survei perdagangan barang domestik, survei statistik e-commerce, survei konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi (SITASI), dan survei pola barang distribusi, masih kekurangan dana. Total ada 10 kegiatan prioritas yang terancam terhambat tanpa tambahan anggaran. Oleh karena itu, BPS kembali mengajukan usulan tambahan Rp 1,65 triliun kepada Komisi X DPR dan secara resmi menyampaikannya kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 6 Agustus 2025.
Dengan tambahan anggaran tersebut, total anggaran BPS untuk tahun 2026 diharapkan mencapai Rp 8,5 triliun. BPS berharap dukungan penuh agar kegiatan statistik penting dan strategis, khususnya Sensus Ekonomi 2026, dapat berjalan lancar dan optimal tanpa kendala anggaran. Usulan awal anggaran BPS untuk tahun 2026 sebenarnya mencapai Rp 12,13 triliun, namun pagu indikatif yang diterima turun drastis menjadi Rp 3,69 triliun sebelum akhirnya mendapatkan tambahan.
0 Komentar