Rencana Partai Reform UK pimpinan Nigel Farage untuk mengatasi apa yang disebutnya "migrasi ilegal yang tak terkendali" telah menuai banyak pertanyaan. Rencana tersebut meliputi perubahan hukum hak asasi manusia dan deportasi massal, namun seberapa realistiskah rencana ambisius ini?
Salah satu poin utama rencana ini adalah mendeportasi sejumlah besar imigran ilegal, dengan angka yang disebut Farage mencapai 500.000-600.000 orang dalam satu masa pemerintahan. Partai ini berencana membangun fasilitas penahanan untuk menampung 24.000 orang setiap bulan yang akan dideportasi, atau sekitar 288.000 orang per tahun setelah 18 bulan pembangunan. Angka ini jauh melebihi capaian pemerintah mana pun sebelumnya. Logistiknya saja sudah menjadi tantangan besar, membutuhkan jumlah pesawat dan petugas pengawal yang luar biasa banyak.
Selain itu, rencana ini mengandalkan "penggabungan data mutakhir" untuk mengidentifikasi imigran ilegal, yang berarti akses negara ke berbagai informasi pribadi yang luas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dengan undang-undang perlindungan data dan privasi Inggris yang ketat, dan mengingatkan pada skandal Windrush yang menghabiskan biaya kompensasi lebih dari £105 juta.
Biaya pembangunan fasilitas penahanan untuk 24.000 orang dalam waktu 18 bulan diperkirakan mencapai £12 miliar, berdasarkan standar pembangunan fasilitas penahanan yang aman. Reform UK mengklaim dapat membangunnya dengan biaya lebih rendah menggunakan "akomodasi modular," namun muncul pertanyaan tentang standar keamanan, lokasi pembangunan, dan izin perencanaan yang berpotensi menimbulkan penundaan besar.
Rencana ini juga melibatkan pembuatan undang-undang baru untuk mempercepat proses penahanan dan deportasi. Namun, upaya serupa sebelumnya telah gagal karena melanggar prinsip dasar hukum Inggris, yaitu hak untuk mengajukan pembelaan di pengadilan. Mengubah hal ini akan memicu tantangan hukum yang panjang dan rumit.
Reform UK juga berencana untuk menarik diri dari tiga perjanjian internasional, termasuk Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Meskipun hal ini mungkin memungkinkan, namun bisa menimbulkan masalah hukum dan memicu reaksi negatif dari negara-negara lain, termasuk Uni Eropa, dan berpotensi membahayakan perjanjian damai di Irlandia Utara.
Terakhir, rencana ini juga termasuk insentif keuangan, seperti pembayaran hingga £2.500 untuk orang-orang yang bersedia meninggalkan Inggris secara sukarela, dan £2 miliar untuk kesepakatan pengembalian dengan negara lain. Namun, keberhasilan strategi ini masih dipertanyakan, mengingat pengalaman sebelumnya dengan negara-negara seperti Rwanda.
Kesimpulannya, rencana Reform UK tentang migrasi sangat ambisius dan penuh tantangan. Realitasnya mungkin jauh berbeda dari ambisi yang dijanjikan. Tantangan logistik, hukum, keuangan, dan politik yang dihadapi sangat besar, sehingga keberhasilan rencana ini masih sangat diragukan.
0 Komentar