Reform UK, partai yang kini memimpin dalam banyak jajak pendapat meskipun hanya memiliki empat anggota parlemen, telah meluncurkan rencana ambisius untuk mendeportasi 600.000 migran dalam lima tahun jika memenangkan pemilihan umum berikutnya. Rencana yang diberi nama "Operasi Pemulihan Keadilan" ini diajukan oleh pemimpin partai, Nigel Farage.
Farage menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penyeberangan Selat Inggris menggunakan perahu kecil adalah dengan menahan dan mendeportasi semua orang yang datang melalui jalur tersebut. Ia yakin langkah ini akan menghentikan kedatangan perahu dalam hitungan hari karena hilangnya insentif. Meskipun sebelumnya menyatakan deportasi massal sebagai "kemustahilan politik," Farage kini mengklaim partainya telah menyusun "rencana yang kredibel" untuk mendeportasi ratusan ribu orang selama lima tahun pemerintahan Reform UK.
Rencana ini mencakup alokasi dana £2 miliar untuk menawarkan pembayaran atau bantuan kepada negara-negara seperti Afghanistan untuk menerima kembali migran, dengan kemungkinan sanksi bagi negara-negara yang tidak kooperatif. Reform UK juga memperkirakan terdapat lebih dari 650.000 orang dewasa yang tinggal secara ilegal di Inggris dan dapat dideportasi dengan cepat dan efisien. Namun, partai tersebut mengakui bahwa angka ini merupakan perkiraan kasar.
Untuk mempercepat proses deportasi, Reform UK berencana membangun pusat penahanan di daerah terpencil, menargetkan kapasitas hingga 24.000 orang dalam 18 bulan. Mereka juga akan menjajaki kerja sama dengan negara-negara seperti Rwanda dan Albania untuk menampung migran, dan menggunakan wilayah seberang laut Inggris sebagai alternatif jika deportasi ke negara lain gagal. Partai ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerbangan deportasi menjadi lima per hari.
Sebagai bagian dari pendekatan "carrot and stick", migran akan diberi pilihan untuk kembali secara sukarela dengan imbalan £2.500. Reform UK memperkirakan rencana ini akan menelan biaya sekitar £10 miliar selama lima tahun, tetapi akan menghemat uang pemerintah dalam jangka panjang dengan mengurangi pengeluaran untuk hotel penampungan dan biaya lainnya.
Implementasi rencana ini bergantung pada disahkannya RUU Migrasi Ilegal (Deportasi Massal). RUU ini akan mewajibkan menteri dalam negeri untuk mendeportasi migran ilegal dan melarang mereka yang telah dideportasi untuk masuk kembali ke Inggris seumur hidup. RUU tersebut juga akan mengabaikan perjanjian internasional seperti Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), yang terakhir digantikan oleh RUU Hak-Hak Inggris yang hanya berlaku untuk warga negara Inggris dan mereka yang memiliki hak tinggal sah di Inggris.
Rencana ini telah menuai kritik dari berbagai pihak. Partai Buruh menyebutnya tidak praktis, sementara Partai Konservatif menuduh Reform UK meniru ide-ide mereka. Partai Liberal Demokrat menilai rencana ini "hancur berantakan" setelah diteliti. Kritik terutama tertuju pada kurangnya detail dalam rencana tersebut, termasuk lokasi pusat penahanan dan bagaimana mereka akan mengatasi penolakan dari negara-negara asal migran.
0 Komentar