Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran sedang menjadi sorotan setelah pemerintah memberikan izin pengelolaan kepada tiga perusahaan swasta. Meskipun viral, banyak masyarakat yang belum memahami apa sebenarnya KJA Pangandaran dan mengapa proyek ini memicu kontroversi.
Pantai Timur Pangandaran selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan, bukan kawasan budidaya. Pemberian izin untuk KJA menimbulkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. KJA sendiri merupakan sistem budidaya ikan di laut menggunakan kerangka terapung dan jaring, biasanya untuk jenis ikan bernilai tinggi seperti kakap, kerapu, atau bawal bintang. Proyek KJA Pangandaran disebut sebagai yang pertama di Indonesia dengan konsep lepas pantai (offshore).
Namun, realisasinya justru menuai protes. Susi Pudjiastuti, yang juga warga asli Pangandaran, menegaskan penolakannya terhadap proyek ini. Ia menyatakan bahwa KJA berpotensi merusak pemandangan pantai, mengganggu ekosistem laut, dan mengurangi daya tarik wisata. Susi bahkan sempat walk out dari rapat pembahasan perizinan, yang kemudian memicu diskusi luas di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan.
Menanggapi hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah berjanji akan mendengarkan masukan dari masyarakat, tokoh lokal, dan nelayan sebelum mengambil keputusan akhir. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga sependapat dengan Susi, menyatakan bahwa Pangandaran seharusnya difokuskan sebagai destinasi wisata, bukan lokasi budidaya ikan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan.
Kebijakan akhir mengenai KJA Pangandaran akan menjadi penentu masa depan pengelolaan kawasan pantai ini. Selain itu, keputusan ini juga diharapkan menjadi pelajaran penting dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam.
0 Komentar