Inggris akan memberlakukan perubahan pada aturan hukuman yang memungkinkan pengadilan untuk melarang narapidana mengunjungi pub dan pertandingan olahraga sebagai bagian dari hukuman mereka. Perubahan ini akan memberikan pengadilan wewenang untuk memberikan larangan mengemudi dan bepergian kepada mereka yang menjalani hukuman masyarakat.
Rancangan undang-undang yang dijadwalkan akan diperkenalkan bulan depan ini juga mencakup rencana untuk membatasi penggunaan hukuman penjara singkat guna mengurangi kelebihan kapasitas penjara, serta memperkenalkan skema pembebasan awal bagi narapidana berperilaku baik. Reformasi ini sebagian besar mengadopsi rekomendasi mantan Menteri Kehakiman Konservatif, David Gauke, dalam tinjauan hukuman independennya yang diterbitkan pada bulan Mei.
Saat ini, pengadilan hanya dapat memberlakukan larangan terbatas pada individu yang dihukum atas pelanggaran tertentu. Namun, Kementerian Kehakiman (MoJ) menginginkan agar hakim dan magistrat dapat memberlakukan hukuman ini untuk berbagai macam pelanggaran, yang berarti para pelanggar dapat menghadapi hukuman tambahan yang tidak terkait langsung dengan kejahatan mereka.
Narapidana yang dibebaskan dari penjara dan berada di bawah pengawasan Layanan Percobaan juga dapat menghadapi pembatasan serupa, serta tes narkoba wajib, bahkan jika mereka tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Pemerintah juga berencana untuk memungkinkan beberapa narapidana di Inggris dan Wales untuk memenuhi syarat pembebasan setelah menjalani sepertiga masa hukuman mereka, sebagai respons terhadap rekomendasi tinjauan Gauke. Namun, Menteri Kehakiman Shabana Mahmood menegaskan bahwa pembebasan awal tidak akan berlaku bagi pelaku kejahatan serius, termasuk mereka yang dipenjara karena kejahatan terorisme.
Meskipun ide ini mendapat dukungan, beberapa pihak, termasuk dari sektor perhotelan, menyatakan kekhawatiran mengenai implementasi larangan mengunjungi pub dan tempat hiburan lainnya. Mereka meminta pemerintah untuk berkolaborasi dengan sektor terkait agar skema ini tidak membebani tempat usaha yang sudah kesulitan bertahan. MoJ sendiri menyatakan bahwa reformasi hukuman ini bertujuan untuk mencegah kejahatan, meningkatkan keamanan jalanan, dan memastikan penjara tidak kehabisan tempat untuk penjahat berbahaya. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dengan teknologi baru dan perekrutan petugas percobaan baru.
0 Komentar