Aturan pembayaran royalti lagu yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta kini menjadi sorotan setelah sejumlah musisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isu yang muncul adalah apakah pengamen jalanan juga harus membayar royalti atas lagu yang mereka bawakan. Bagi para pengamen seperti Dimas (20 tahun), aturan ini dinilai memberatkan karena penghasilan mereka yang minim dan tidak tetap.
Dimas, pengamen asal Jakarta yang telah menggeluti profesinya sejak usia 10 tahun, mengaku tak pernah dimintai royalti oleh pemilik lagu. Menurutnya, penghasilannya sebagai pengamen hanya sekitar Rp50 ribu per hari, dan itu pun digunakan untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. "Mereka (pemilik lagu) tahu kita ngamen untuk makan, gak kayak artis papan atas," ujarnya saat ditemui di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan.
Ia juga berpendapat bahwa pengamen seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar royalti. "Lagu mereka malah lebih dikenal kalau dibawakan banyak orang. Ngapain pakai hak cipta, bebasin aja," tegas Dimas. Meski beberapa musisi melarang lagunya dipakai untuk kepentingan komersial, ia mengaku tetap membawakan lagu-lagu favoritnya, seperti ciptaan Ahmad Dhani.
Polemik ini turut disinggung Hakim MK Guntur Hamzah dalam sidang uji materi UU Hak Cipta. Ia mempertanyakan batas bawah yang adil bagi pelaku usaha kecil, termasuk pengamen dan warung-warung yang memutar lagu. "Kalau mereka dikenakan royalti, penghasilan mereka bisa semakin tertekan," ujar Guntur.
Ahli hukum dari Universitas Padjadjaran, Ahmad M. Ramli, mendukung pendapat bahwa pengamen seharusnya tidak dibebani royalti. "Masa pengamen disuruh bayar royalti? Itu tidak benar," tegasnya. Ia menekankan pentingnya aturan yang jelas agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tidak menjadi penghalang bagi masyarakat kecil untuk mengakses musik.
Perdebatan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara melindungi hak cipta musisi dan mempertimbangkan kondisi pelaku usaha kecil yang bergantung pada musik untuk bertahan hidup.
0 Komentar