Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membantah tudingan bahwa demonstrasi yang mereka gelar terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo dipolitisasi. Bantahan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Ahmad Husein, salah satu inisiator demo, yang menyatakan mundur dari AMPB dan menuduh gerakan tersebut telah menyimpang dari tuntutan awal, yaitu penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Husein bahkan mengklaim telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Bupati Sudewo, yang berjanji akan lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Koordinator AMPB, Supriyono, menanggapi pernyataan Husein dengan menyebut mundurnya Husein sebagai "berkah". Ia menganggap pernyataan-pernyataan Husein telah menimbulkan kegaduhan internal. Supriyono menegaskan bahwa AMPB tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan. "Terkait yang disampaikan aliansi ditunggangi politik itu tidak benar," tegas Supriyono. Ia menekankan komitmen AMPB untuk melawan pemimpin yang dianggap sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat, serta menjaga martabat masyarakat Pati.
AMPB juga tetap berkomitmen mengawal Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo dan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Supriyono menyebutkan AMPB telah membentuk tim khusus dan tim hukum, yang beranggotakan LBH Teratai dan aktivis, untuk mengawasi jalannya pansus.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan tersebut, AMPB telah mendirikan posko penggalangan donasi di depan Kantor Bupati Pati. Donasi sebesar Rp 5.000,- per orang dikumpulkan untuk membiayai perjalanan massa ke Gedung KPK di Jakarta pada 2-3 September 2025. Supriyono melaporkan antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan terkumpulnya hampir Rp 2 juta dalam satu malam. Lebih dari 500 orang telah menyatakan kesediaan untuk ikut serta dalam aksi tersebut, dengan puluhan armada bus dan truk yang telah disiapkan.
0 Komentar