Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa partainya telah menyampaikan tiga alternatif sistem pemilu kepada Presiden Prabowo Subianto. Opsi tersebut mencakup sistem terbuka, tertutup, dan hybrid atau campuran. Hal ini disampaikan usai pertemuan antara Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan Presiden di Istana Negara pada Rabu (27/8).
Doli menjelaskan bahwa tiga alternatif tersebut merupakan hasil kajian tim politik Golkar yang membahas 10 poin perbaikan sistem politik dan demokrasi. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki kelemahan sistem pemilu yang selama ini dinilai belum optimal. "Kita sudah memasuki 25 tahun reformasi, tapi sistem demokrasi kita belum sepenuhnya mampu mewujudkan cita-cita negara. Karena itu, perlu penyempurnaan," ujarnya.
Menurut Doli, demokrasi di Indonesia saat ini dinilai terlalu mahal, rumit, dan cenderung memicu pragmatisme di kalangan masyarakat maupun elite politik. Golkar pun mendorong agar sistem ke depan lebih substansial dan efektif dalam mencapai tujuan nasional. Selain pemilu legislatif, kajian juga mencakup sistem pilkada dengan dua opsi: model asimetris di mana gubernur dipilih DPRD sementara bupati/wali kota tetap dipilih langsung, atau kombinasi sistem langsung dan perwakilan untuk semua level pemerintahan.
"Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat bisa dipilih oleh DPR, sementara untuk kabupaten/kota ada opsi tetap langsung atau hybrid," jelas Doli. Usulan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola demokrasi yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
0 Komentar