Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPJHU) untuk berhati-hati dalam memilih syarikah, perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Peringatan ini disampaikan dalam rapat Komisi VIII DPR dan BPJHU di Jakarta pada Rabu (27/8), menyusul rencana pengundangan UU Haji yang akan menjadikan BPJHU setara kementerian.
Menag menekankan perbedaan mendasar dalam pola pikir antara orang Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan utama agar kenyamanan jemaah haji Indonesia terjamin. "Jalan pikiran kita sebagai orang Indonesia dan jalan pikirannya orang Arab (Saudi) itu punya perbedaan yang sangat mendasar," tegas Nasaruddin.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menambahkan bahwa sistem pemilihan syarikah pada penyelenggaraan haji tahun depan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Proses pemilihan syarikah kini terintegrasi dengan pembayaran masyair (akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina). "Tahun lalu kita membayar terlebih dahulu untuk pemesanan tempat, baru kemudian mencari syarikah. Namun tahun ini, ketika membayar tempat, syarikah penyedia layanan sudah harus ditentukan," jelas Hilman. Perubahan sistem ini menuntut kejelian BPJHU dalam memilih syarikah yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan jemaah Indonesia.
0 Komentar